Gubernur Maluku Buka Rakortekrenbang Provinsi Maluku Tahun 2020 Melalui Video Conference


CM.com, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (RAKORTEKRENBANG) Provinsi Maluku Tahun 2020 yang  dilaksanakan melalui video conference dibuka secara online oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail dan diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku, Senin (06/4/2020) dengan Tema “Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Peningkatan SDM Unggul, Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Penguatan Konektivitas Secara Berkesinambungan”. Hadir dalam Rakortekrenbang hari ini  Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T, Sekretaris Daerah, Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si serta didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam sambutannya Gubernur Maluku Murad Ismail, menyatakan bahwa kegiatan Rakortekrenbang hari ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan dan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19  yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dan terlebih khusus Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah  Maluku sangat serius dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini melalui kerja sama Satgas Covid-19, TNI dan Polri.  



Penyebaran Covid-19 seakan-akan membuat semua langkah terhenti namun menurut Murad Ismail, seluruh proses perencanaan di Provinsi Maluku harus tetap dilaksanakan dengan prosedur yang disesuaikan tanpa mengurangi makna dan output dari proses perencanaan itu sendiri.

“Hari ini kita berada pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memanfaatkan teknologi video conference, kita tetap bertemu dan berdiskusi tentang perencanaan Maluku Tahun 2021 walaupun berada di tempat masing-masing” kata Murad.

Selanjutnya  Gubernur Maluku  menyampaikan beberapa point penting yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pertemuan hari ini sebagai berikut : Satu. Wilayah Maluku yang berbentuk kepulauan sehingga banyak pintu masuk ke daerah-daerah sehingga untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 telah ditempuh  berbagai kebijakan Pemerintah yang mengatur prosedur pintu-pintu masuk masyarakat untuk ditindaklanjuti, Kedua. Pemerintah Provinsi Maluku, sesuai Peraturan Pemerintah mendorong sesegera mungkin Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Perubahan APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Ketiga. Semua ASN di daerah yang sementara bekerja dari rumah diharapkan terlibat dalam menata dinamika penyebaran Covid-19  Keempat. Untuk perencanaan Tahun 2021, dalam rapat koordinasi teknis pembangunan daerah ini kita tetap menjaga sinergisitas  dan berkolaborasi program pembangunan dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Maluku dengan tetap memperhitungkan dampak dari pengaruh Covid-19.

Diakhir sambutannya Gubernur mengatakan : “dengan mempertimbangkan efek domino dari krisis akibat wabah covid-19 kita perlu bersatu dan melangkah bersama. Bahwa pemerintah dan masyarakat menyatukan visi untuk Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat”.

Pada vicon ini Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran dalam rakortekrenbang hari ini. Hal-hal yang disampaikan Bupati antara lain menyangkut BBM, Air Bersih, Jalan Lingkar, Jalan dengan status jalan propinsi di Pulau Moa dan Babar, jalan menuju Tepa-Letwurung sepanjang 45,5 Km dengan kondisi jalan yang masih layak hanya 50%.

Kemudian dilanjutkan dengan laporan terkait Penanganan Wabah Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati menyatakan sekalipun kondisi Maluku Barat Daya saat ini masih stabil (OPD.PDP dan Pasien Positif tidak Ada), Pemerintah Daerah tetap mengawasi betul pintu-pintu masuk lewat pelabuhan baik dari NTT maupun dari Ambon. Pemerintah Daerah juga sesegera  melakukan refocusing dan realokasi anggaran sesuai arahan Pemerintah Pusat.(LGL)