Beranda / Provinsi

Perkuat Wawasan Anggota DPRD Terkait Tiga Fungsi di Dewan PKB Gelar Sekolah Legislator

Posted by: Editor


CM.Com, PROVINSI MALUKU

Pentingnya sekolah legislator untuk memperkuat kemampuan dan pengetahuan anggota DPR terutama DPR provinsi dan kabupaten kota agar bisa menjalankan tugas terutama bisa menjalankan tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi fungsi budgeting dan fungsi pengawasan secara maksimal, secara optimal dan selalu berpihak dan memposisiskan  dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan oleh wakil Sekjen DPP PKB Indonesia Abdul Malik Hermain kepada wartawan di Ambon usai membuka kegiatan sekolah legislator di Provinsi Maluku bagi DPRD asal partai PKB baik DPRD Provinsi Maluku dan DPRD kabupaten kota di seluruh Maluku Senin 9 Desember 2019.

Dikatakan, sekolah legislator ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melibatkan anggota DPRD baik DPRD provinsi maupun yang berada di kabupaten kota termasuk provinsi Maluku dan DPRD kabupaten kota di Maluku.

Terkait dengan pelaksanaan sekolah legislator ini Waka Sekjen berharap anggota DPRD memiliki ideologi pro rakyat dan bisa mengembangkan sistem nilai yang ada di partai kebangkitan bangsa di mana anggota DPRD bisa mengembangkan Islam moderat terus kemudian selalu berusaha memposisikan diri melindungi mempertahankan negara dan bisa menjalankan fungsi dan tahu persis bagaimana fungsi legislasi budgeting dan pengawasan yang dilaksanakan dan yang terakhir harapan dari PKB kepada anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota lewat sekolah legislator ini adalah alumni atau hasil daripada sekolah legislator dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bisa berkomunikasi dengan baik bisa bernegosiasi dengan fraksi dan birokrasi dengan baik dan yang terpenting lagi bisa membedah APBD dengan profesional bisa membuat perda-perda atau raperda raperda yg dibutuhkan oleh pendukung pendukung di daerah masing-masing.
Sementara itu Ruslan Hurasan Wakil Ketua Komisi 4.Provinsi Maluku asal partai PKB di tempat yang sama kepada wartawan mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan verifikasi agar mengetahui berapa rumah warga yang rusak berat ringan dan sedang sebagai akibat dari pada bencana alam gempa bumi terutama di Kabupaten Maluku Tengah SBB dan Kota Ambon.

Menurutnya data tersebut penting sekali harus segera disiapkan terkait dengan pencairan dana untuk masyarakat yang terkena bencana gempa bumi di masuk.(LGL)