Warga MBD Kesulitan Transprotasi Laut 7 Bulan KM. Sabuk Nusantara 48 Naik Dok Tak Ada Penggantinya
Ambon, cahayamaluku.com
Pemerintah Provinsi Maluku diminta memperhatikan angkutan kapal Perintis yang melayari dan melayani warga masyarakat kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) karena sejak bulan Agustus 2018 pasca ditinggal KM. Sabuk Nusantara 48 yang konon naik docking hingga kini masyarakat dari daerah calon Wakil Gubernur terpilih provinsi Maluku itu tidak terlayani oleh rute kapal perintis yang lain sehingga masyarakat kesulitan melakukan perjalanan ke ibu kota provinsi Maluku maupun ke ibu kota Kabupaten bahkan antar kota Kecamatan saja warga mengalami kesulitan.
Demikian antara lain penjelasan Wens Watremny, salah satu warga MBD yang kebetulan berada di Ambon 2 hari yang lalu. Kepada wartawan di Ambon, Kamis, 21/2 Wens menceritakan keluhan warga masyarakat MBD pasca berhentinya pelayanan kapal perintis per Agustus 2018 sebagai akibat kebijakan pihak Pelni Maluku menarik kapal tersebut dengan tujuan naik dok. Menurutnya KM. Sabuk Nusantara 48 yang selama Januari 2018. Selama ini KM. Sabuk Nusantara 48 yang melayari dan menyinggahi kota-Kota Kecamatan di MBD tiba-tiba sejak bulan Agustus 2018 ditarik oleh pihak Operator Kapal yakni PT. Pelni Cabang Ambon tanpa menggantikan dengan kapal yang lain sehingga masyarakat yang selama ini menggunakan jasa pelayaran tersebut pun kebingungan untuk melakukan perjalanan ke pusat kota kabupaten atau yang hendak ke kota provinsi di Ambon, bahkan mereka yang hanya melakukan perjalanan antar kota kecamatan di kabupaten tersebut kehilangan akses karena tidak ada akses angkutan. sebagaimana diketahui jasa angkutan kapal perintis tersebut merupakan salah satu akses masyarakat setempat yang membantu menghubungkan Jalur datang ke Ambon atau kota-kota tertentu di Maluku untuk sekedar menjenguk keluarga, apalagi anak-anak sekolah dan mahasiswa dimana perjalanan tersebut juga sekaligus warga dapat mengantarkan hasil-hasil pertanian dan ternak untuk dijual di pasar, namun ketika pelayaran kapal itu terhenti maka wargapun kesulitan untuk mengangkut hasil-hasilnya untuk dijual di kota terdekat.
Kepada Wartawan Wens juga mengatakan setelah kapal tersebut ditarik maka akses warga yang kebetulan berada di kota Kisar, Tiakur dan Tepa masih bias menggunakan jasa Kapa; KM. Pangrango sementara mereka yang berada di daerah kecamatan lain menjadi kesulitan melakukan akses perjalanan. Oleh sebab itu kepada pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dinas terkait agar memperhatikan pelayaran kapal ke daerah itu dengan melakukan perencanaan yang matang sehingga jika terjadi kapal yang harus naik doking karena pemeliharaan dan sebagainya tetapi harus pula digantikan dengan kapal yang lain sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu.(CM-02)