Beranda / MBD

Fredy Ulemlen Janji Akan Tetap Kawal Kasus Korupsi Yang Sudah Dilaporkan

Posted by: Editor
Ambon,cahayamaluku.com
Sebagai Tokoh masyarakat  Maluku Barat Daya (MBD) Fredy Ulemlen berjanji berbagai kasus korupsi dan tambang-tambang yang ada di di Wetar dan di Romang dan sebagiannya tetap akan berlanjut ke rana Hukum. Demikian penegasan Ulemlen kepada wartawan ketika ditemui di Ambon Selasa (1/11). Menurutnya jika proses deklarasi sudah selesai dengan baik, maka dirinya mengajak masyarakat untuk kembali mengawal proses hukum yang tengah dilakukannya bersama rekan-rekan terhadap berbagai penyimpangan, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan rakyat dan masyarakat yang saat ini telah dilaporkannya ke Kejati Maluku, KPK dan Komisi III DPia R RI bahkan Komisi 11 DPR RI sehingga saat ini tinggal menunggu kapan  para koruptor itu dipanggil oleh pihak yang berwewenang itu.
Kasus yang dilaporkan ke KPK dan Kejagung menurutnya satu format satu misi adalah APBD 2011 sejak pemerintahan pertama sampai dengan 2015, yang mana ada pematangan Lahan Tiakur dan penggunaan anggaran semua SKPD tanpa kecuali serta 13 milyar yang disanggahkan kepada Bupati dan tidak tahu dipergunakan untuk apa. Dari laporan yang diberikan olehnya bersama rekan-rekan mendapat apresiasi dari KPK dan bersama rekan-rekan dirinya akan dipanggil sebagai saksi nantinya. Ia menambahkan berdasarkan temuan BPK RI dan pendapat fraksi partai Nasdem MBD, yang terlibat kasus korupsi adalah semua SKPD dengan total anggaran yang sangat besar dari masing-masing SKPD. Sementara terkait  masalah Bandara Moa menurutnya kalau ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kejagung antara lain  J.T, P.N, M.P dan Sunarko yang sementara ini masih bebas berkeliaran. Dirinya berharap agar mereka berempat segera di periksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.
Selain masalah-masalah Bandar Moa, dan Seluruh SKPD di MBD  dirinya akan meminta Jaksa juga untuk meninjau ke pusaran pemerintahan ibukota MBD  terkait dengan penggunaan anggaran yang digunakan untuk Deklarasi, karena ada beberapa PNS yang gajinya dipotong dengan alasan kehadiran Gubernur di MBD belum lama ini.(CM-01)