Fredy Ulemlen Janji Akan Tetap Kawal Kasus Korupsi Yang Sudah Dilaporkannya ke KPK
Ambon, cahayamaluku.com
Sebagai Tokoh masyarakat Maluku Barat Daya (MBD)
Fredy Ulemlen berjanji berbagai kasus korupsi dan tambang-tambang yang
ada di Wetar dan di Romang dan sebagainya tetap akan berlanjut ke rana
Hukum . Demikian penegasan Ulemlen kepada wartawan ketika ditemui di Ambon Selasa
(1/11). Menurutnya jika proses deklarasi sudah selesai dengan baik, maka dirinya
mengajak masyarakat untuk kembali mengawal proses hukum yang tengah
dilakukannya bersama rekan-rekan terhadap berbagai penyimpangan, korupsi dan
penyalahgunaan kewenangan dan keuangan rakyat dan masyarakat yang saat ini
telah dilaporkannya ke Kejati Maluku, KPK dan Komisi III DPR RI bahkan Komisi
11 DPR RI sehingga saat ini tinggal menunggu kapan para koruptor itu
dipanggil oleh pihak yang berwewenang itu. Kasus yang dilaporkan ke KPK dan
Kejagung menurutnya satu format satu misi adalah APBD 2011 sejak pemerintahan
pertama sampai dengan 2015, yang mana ada pematangan Lahan Tiakur dan
penggunaan anggaran semua SKPD tanpa kecuali serta 13 milyar yang disanggahkan
kepada Bupati dan tidak tahu dipergunakan untuk apa. Dari laporan yang
diberikan olehnya bersama rekan-rekan mendapat apresiasi dari KPK dan bersama
rekan-rekan dirinya akan dipanggil sebagai saksi nantinya. Ia menambahkan
berdasarkan temuan BPK RI dan pendapat fraksi partai Nasdem MBD, yang terlibat
kasus korupsi adalah semua SKPD dengan total anggaran yang sangat besar dari
masing-masing SKPD. Sementara terkait masalah Bandara Moa menurutnya
kalau ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kejagung
antara lain J.T, P.N, M.P dan Sunarko yang sementara ini masih bebas berkeliaran.
Dirinya berharap agar mereka berempat segera di periksa untuk mempertanggung
jawabkan perbuatan mereka.
Selain masalah-masalah Bandar Moa, dan Seluruh SKPD di
MBD dirinya akan meminta Jaksa juga untuk meninjau ke pusaran
pemerintahan ibukota MBD terkait dengan penggunaan anggaran yang
digunakan untuk Deklarasi, karena ada beberapa PNS yang gajinya dipotong dengan
alasan kehadiran Gubernur di MBD belum lama ini.(CM-01)