Diduga Pencairan Dana Desa Negeri Buano Selatan Tanpa Tanda Tangan Ketua BPD
Ambon, cahayamaluku.com
Masyarakat desa Buano,
Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) meminta pihak
Kejaksaan negeri dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengusut dugaan
penyimpangan dana Desa tahun 2015 di desa Buano yang melibatkan carateker
negeri itu, Margaretha Latulete yang dalam pencariannya tanpa melibatkan ketua
Saniri Negeri tersebut. Demikian antara lain permintaan warga negeri Buano
Selatan yang diwakili oleh Sekretaris BPD, Z. Limawael kepada wartawan di
Ambon, Sabtu, 5/11. Kepada wartawan Limawael mengatakan warga minta kepada
pemerintah kabupaten SBB agar segera memberhentikan carteker desa Buano
Selatan karena dalam melaksanakan tugasnya selaku carateker tidak pernah melibatkan
Badan Saniri Negeri di desa, bahkan untuk pencairan dana tahun 2015 dilakukan
tanpa sepengetahuan ketua BPD atau Saniri negeri Buano Selatan. Ironisnya, dana
800 juta lebih yang dicairkan pada tahun 2015 digunakan untuk membangun sebuah
dermaga kayu akan tetapi volume pekerjaannya tidak sesuai dengan rancangan awal
yang menjadi dasar pencairan dana tersebut.
Akibatnya dermaga kayu tersebut
tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, dimana pada saat air surut dermaga itu tidak bisa
berfungsi sebagai tempat sandar kapal-kapal ataupun perahu nelayan termasuk
speed boad di negeri itu. Masyarakat juga meminta kepada Kejaksaan Negeri dan
Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Desa
yang dilakukan oleh Latulete selaku Carateker negeri Buano Selatan yang diduga mencairkan
dana Desa tahun 2015 tanpa sepengetahuan Ketua Saniri Negeri Buano Selatan,
karena selain pencairan dana tersebut tanpa melibatkan Ketua Saniri Negeri dikabarkan
pula ada potongan dana tersebut sebesar kurang lebih 200 juta rupiah oleh
Pemerintah Kabupaten SBB, sehingga dana tersebut hanya berkisar 800 juta lebih yang sampai ke desa Buano Selatan. Menariknya, kepada wartawan Limawael
membeberkan pula kinerja dari Carteker yang menciptakan keresahan bagi warga,
seperti misalnya Carteker tidak memfungsikan sekretaris desa dalam memimpin
negeri itu selaku Carteker akan tetapi begitu sampai di desa, Carteker
mengangkat mantan pejabat desa sebelumnya yang masih juga kerabatnya sendiri sebagai
sekretaris desa guna memuluskan segala rencanya melakukan penyimpangan terhadap
pencairan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Alhasinya kedok carteker baru
terungkap saat warga menuntut digelarnya rapat bersama dengan BPD dan warga
pada tanggal 31 Oktober 2016 dimana terungkap bahwa telah dilakukan pencairan
dana desa tahun 2015 dan 2016 tanpa tanda tangan dario Ketua BPD atau Ketua
Saniri negeri tersebut. Dan yang lebih mencengangkan lagi penggunaan dana desa
tahun 2016 diduga juga bermasalah dimana Carteker secara diam-diam membagikan
sejumlah motor ikan bagi sejumlah warga secara perorangan yang disinyalir
berasal dari dana Desa tahun 2016.(CM-01)